Pemerintah Pusat Hadir untuk Korban Bencana, Huntara Mulai Ditempati di Agam

Gubernur Mahyeldi mendampingi Menko PMK, Pratikno dan Mendagri Tito Karnavian meresmikan Huntara Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Kec. Palembayan 

AGAM--Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno meresmikan Hunian Sementara (Huntara) Kayu Pasak di Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sabtu (24/1/2026). Peresmian ini dilakukan serentak dengan Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Pesisir Selatan yang mengikuti secara daring.

Peresmian tersebut menjadi penanda kehadiran langsung pemerintah pusat dalam mendukung pemulihan masyarakat Sumatera Barat yang terdampak bencana. Huntara ini diharapkan menjadi solusi sementara agar warga tidak terlalu lama bertahan di pengungsian.

“Siang hari ini kami meresmikan penggunaan hunian sementara di Kabupaten Agam. Pembangunan huntara ini dilakukan di banyak tempat dan hari ini kita resmikan bersama untuk mulai ditempati masyarakat, sehingga mereka bisa berpindah dari pengungsian ke hunian sementara,” kata Pratikno.

Menurutnya, keberadaan huntara merupakan tahapan penting agar warga bisa kembali menjalani kehidupan keluarga yang lebih normal, sembari menunggu proses pembangunan hunian tetap. Pemerintah pusat juga telah membentuk Satuan Tugas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Satgas tersebut diketuai Menko Polhukam sebagai ketua tim pengarah, bersama para Menko lainnya, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Keuangan. Sementara ketua tim pelaksana dipercayakan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan sejumlah bidang yang dipimpin para menteri dan kepala lembaga.

“Mandatnya jelas, percepatan pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan prinsip membangun lebih baik,” ujar Pratikno.

Pemulihan dilakukan secara bertahap, dimulai dari perbaikan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, pemulihan logistik, listrik, hingga BBM. Di sisi lain, pembangunan huntara terus berjalan dan pembangunan hunian tetap dipercepat.

Tak hanya fokus pada tempat tinggal, pemerintah juga mendorong pemulihan ekonomi masyarakat. Lahan pertanian yang rusak, UMKM, serta pasar tradisional menjadi perhatian agar daerah terdampak bisa kembali bangkit dan lebih tangguh menghadapi risiko ke depan.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada BNPB, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh relawan yang bergerak cepat menyelesaikan pembangunan huntara. Menurutnya, huntara menjadi solusi penting untuk mengurangi jumlah pengungsi.

Ia menjelaskan, warga dengan rumah rusak ringan dan sedang mendapat bantuan stimulan masing-masing sebesar Rp15 juta dan Rp30 juta. Sementara warga dengan rumah rusak berat atau hilang disiapkan hunian tetap. Selama menunggu, warga dapat memilih tinggal di huntara atau di rumah keluarga maupun kontrakan dengan skema Dana Tunggu Hunian (DTH) yang menjadi tanggung jawab BNPB.

Pendataan dan validasi penerima bantuan telah dilakukan oleh BPS di tiga provinsi. Setelah validasi selesai, bantuan diharapkan segera dibayarkan agar pengungsian semakin berkurang.

Selain itu, Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan berupa uang perabotan sebesar Rp3 juta, stimulan ekonomi Rp5 juta, serta bantuan Jaminan Hidup (Jadup) sebesar Rp15 ribu per orang per hari. Program bantuan reguler seperti PKH juga dapat diberikan bagi warga yang terdampak secara ekonomi pascabencana.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan rasa syukur atas peresmian huntara yang dilakukan bersama Menko PMK, Mendagri, Kepala BNPB, Wakil Kepala BPS, serta empat bupati di Sumatera Barat.

“Hari ini sudah kita resmikan huntara di Agam, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, dan Lima Puluh Kota. Mudah-mudahan yang masih dalam proses segera diselesaikan. Selanjutnya kita akan melangkah ke pembangunan hunian tetap,” ujarnya.

Mahyeldi menambahkan, sejumlah daerah telah menyiapkan lahan untuk huntap, termasuk Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah menyiapkan lahan seluas enam hektare. Dengan langkah ini, diharapkan tidak ada lagi warga Sumatera Barat yang tinggal di pengungsian.

Bupati Agam Benny Warlis juga menyampaikan rasa syukur atas diresmikannya 117 unit huntara di kawasan Kayu Pasak. Ia menyebutkan, pembangunan huntara di beberapa lokasi lain masih terus berjalan dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat.

“Untuk lokasi lain sedang dibangun. Mudah-mudahan dalam minggu ini ada yang selesai, sehingga masyarakat bisa segera menghuni hunian sementaranya. Huntap juga sedang kita siapkan lahannya,” ujar Benny.

Peresmian 117 unit Huntara Kayu Pasak ini menjadi langkah penting dalam mempercepat pemulihan pascabencana, sekaligus memastikan warga terdampak dapat meninggalkan pengungsian dan mulai menata kembali kehidupan mereka dengan lebih layak. (adpsb/cen)