Gubernur Mahyeldi Buka Ruang Dialog dengan BEM SI Sumbar, Bahas Pendidikan hingga Persoalan Lingkungan

Gubernur Mahyeldi Berdialog dengan BEM SI Sumbar di ruang rapat istana Gubernur

PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah membuka ruang dialog dengan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Sumbar untuk membahas berbagai persoalan yang sebelumnya disuarakan mahasiswa melalui aksi demonstrasi.

Dialog tersebut berlangsung di Istana Gubernur Sumbar, Sabtu (3/10/2026), dengan menghadirkan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, antara lain Bappeda, Kesbangpol, BMCKTR, SDABK, ESDM, Lingkungan Hidup, Bapenda, BPBD, Kehutanan, Pendidikan, serta Perkebunan, Peternakan dan Hortikultura.

Mahyeldi mengatakan, pertemuan tersebut sengaja diagendakan sebagai ruang komunikasi langsung antara pemerintah daerah dan mahasiswa agar berbagai aspirasi dapat dibahas bersama OPD teknis yang memiliki kewenangan terhadap persoalan yang disampaikan.

“Dialog ini merupakan tindaklanjut dari aksi mahasiswa pada beberapa waktu yang lalu. Dalam pertemuan tadi, setiap aspirasi Mahasiswa kita dengarkan dan diskusikan secara terbuka bersama para Kepala OPD yang membidangi,” ungkap Mahyeldi.

Menurut Mahyeldi, pemerintah daerah selalu membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa. Menurut Mahyeldi, ketidakhadiran pemerintah menemui mahasiswa saat digelarnya aksi unjuk rasa, itu lebih disebabkan karena pada saat bersamaan pemerintah mesti mengikuti agenda yang tidak bisa diwakilkan.

“Bukan kita tidak mau menemui, tapi karena memang disaat bersamaan kita sudah ada jadwal lain yang tidak bisa ditinggalkan. Maka, oleh sebab itu, kita carikan waktu lain untuk menampung aspirasi dari para pengurus BEM, Alhamdulillah hari ini, itu bisa kita laksanakan,” ujarnya.

Dalam dialog tersebut, Mahyeldi menjelaskan sejumlah langkah pemerintah daerah dalam merespons persoalan masyarakat, termasuk upaya memperkuat transparansi pengelolaan pembangunan melalui Dashboard Pembangunan. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran, realisasi proyek hingga informasi pemenang tender.

Selain transparansi, Mahyeldi memastikan pihaknya juga telah melakukan berbagai langkah untuk merespons persoalan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat kurang mampu serta penyaluran bantuan sosial.

Dikatakannya, salah satu upaya tersebut dilakukan saat terjadi penurunan harga komoditas. Guna menjaga serapan produk petani, pihaknya melakukan intervensi dengan membeli hasil pertanian dari daerah yang mengalami penurunan harga dan menyalurkannya kepada masyarakat melalui pasar murah.

"Langkah ini dilakukan agar petani tidak mengalami kerugian besar, ketika harga komoditas mengalami penurunan," ujar Mahyeldi

Mahyeldi juga mengajak mahasiswa menjadi bagian dari sistem informasi pemerintah dengan menyampaikan temuan persoalan di lapangan, khususnya ketika terjadi gejolak harga komoditas atau persoalan yang membutuhkan respons cepat pemerintah.

“Coba sampaikan ke kita apapun permasalahan yang ananda dapati ditengah masyarakat, insya Allah akan kita bantu selesaikan bersama-sama,” ujarnya.

Sementara itu Koordinator Lapangan BEM SI Sumbar, Nova Ramadhani menyampaikan sejumlah isu yang menjadi perhatian mahasiswa. Selain persoalan pendidikan dan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, mahasiswa juga menyoroti penanganan bencana hidrometeorologi di sejumlah daerah.

Mahasiswa meminta Pemprov Sumbar memperkuat koordinasi dengan pihak balai dan mendorong pemerintah kabupaten/kota mempercepat langkah mitigasi maupun pemulihan wilayah terdampak bencana. Menurut Nova, hal tersebut penting menjadi perhatian karena masyarakat yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai masih menghadapi kekhawatiran ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.

Persoalan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) juga menjadi perhatian mahasiswa. BEM SI meminta pemerintah melakukan kajian dan penanganan secara serius terhadap aktivitas tersebut, termasuk dampaknya terhadap lingkungan. Mahasiswa turut menyinggung kondisi air Sungai Batanghari di wilayah Dharmasraya yang menurut mereka masih memerlukan perhatian.

Mahasiswa juga menyampaikan persoalan antrian BBM jenis solar di sejumlah SPBU yang dinilai berdampak terhadap masyarakat. Dugaan keterkaitan kelangkaan solar dengan aktivitas PETI turut disampaikan sebagai pandangan mahasiswa yang menurut mereka perlu dikaji dan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

Selain itu, BEM SI menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya perlunya pengawasan terhadap penyedia makanan untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat sebagaimana tujuan yang ditetapkan.

Nova menegaskan, mahasiswa berharap dialog tersebut tidak berhenti pada penyampaian tanggapan, tetapi diikuti langkah konkret pemerintah terhadap berbagai persoalan yang telah mereka sampaikan.

“Kami tidak hanya meminta tanggapan saja, tapi kami meminta bentuk konkret, langkah konkret yang dilakukan oleh Pemprov,” kata Nova.

Pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi langsung antara Pemprov Sumbar dan BEM SI untuk membahas berbagai persoalan yang sebelumnya disampaikan mahasiswa dalam aksi pada 24 September 2026 lalu, bertepatan dengan momentum Hari Tani Nasional. Melalui dialog tersebut, diharapkan sejumlah permasalahan ditengah masyarakat dapat segera mendapat solusi konkret dari pemerintah dan seluruh pihak terkait. (adpsb/cen/bud)