BUKITTINGGI — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mendorong pondok pesantren mengambil peran lebih besar dalam memperkuat ekonomi dan keuangan syariah. Selain menjadi pusat pendidikan agama, pesantren dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan usaha produktif dan menggerakkan ekonomi masyarakat melalui dukungan teknologi serta layanan perbankan syariah.
Hal itu disampaikan Mahyeldi saat menjadi keynote speaker sekaligus membuka sosialisasi digitalisasi dan layanan perbankan syariah bagi pondok pesantren se-Sumatera Barat di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Sabtu (14/11/2026).
Mahyeldi mengatakan, penguatan ekonomi syariah di pesantren merupakan bagian dari upaya menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat Sumatera Barat. Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.
“Pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan dan dakwah Islam. Pesantren juga punya potensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah berbasis masyarakat,” kata Mahyeldi.
Ia menyebutkan, Sumatera Barat memiliki 308 pondok pesantren yang tersebar di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 pesantren hadir dalam kegiatan sosialisasi. Mahyeldi berharap kerja sama dengan Bank Nagari dapat memudahkan pengelolaan keuangan pesantren sekaligus memperluas penggunaan layanan perbankan syariah.
Mahyeldi juga mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK tahun 2022, tingkat literasi keuangan syariah Sumatera Barat tercatat 55,62 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional 43,07 persen. Namun, tingkat inklusinya masih 12,62 persen, sedikit di bawah nasional sebesar 13,24 persen.
“Artinya, pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah sudah cukup baik, tetapi pemanfaatan layanannya masih perlu ditingkatkan. Karena itu, sosialisasi seperti ini penting agar masyarakat tidak hanya memahami, tetapi juga menggunakan produk dan layanan keuangan syariah,” ujarnya.
Selain digitalisasi transaksi, Mahyeldi meminta Bank Nagari ikut mendukung pengembangan wakaf produktif, zakat, infak, dan sedekah melalui layanan yang sesuai kebutuhan pesantren. Ia juga mendorong peningkatan kompetensi santri dalam bidang keuangan dan ekonomi syariah agar mereka memiliki bekal menghadapi perkembangan zaman.
Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra mengatakan, pesantren memiliki ekosistem ekonomi yang luas, mulai dari yayasan, koperasi, unit pengumpul zakat, badan wakaf, hingga berbagai usaha produktif. Karena itu, Bank Nagari siap menyesuaikan layanan perbankan dengan kebutuhan masing-masing pesantren.
“Bank Nagari siap menjadi bank syariah bagi pondok pesantren beserta seluruh ekosistem dan keluarga besarnya. Kami juga siap mengembangkan sistem dan aplikasi sesuai kebutuhan pesantren,” kata Gusti Candra.
Ia menjelaskan, layanan yang dapat dimanfaatkan antara lain transaksi digital tanpa uang tunai atau *cashless*, integrasi kartu santri, pembayaran gaji tenaga pengajar, transaksi unit usaha pesantren, serta optimalisasi layanan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Menurutnya, aset unit usaha syariah Bank Nagari saat ini telah mencapai 22 persen, meningkat dari sekitar 9 persen lima tahun sebelumnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bukittinggi Ibnu Asis yang menyampaikan sambutan Wali Kota Bukittinggi mengatakan, digitalisasi tidak boleh hanya dipahami sebagai perubahan transaksi tunai menjadi elektronik. Lebih dari itu, teknologi harus membantu meningkatkan efisiensi, memperluas akses layanan, serta memperkuat tata kelola dan kemandirian ekonomi pesantren.
Ia juga mencontohkan program Tabungan Haji Pelajar di Bukittinggi. Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, program itu telah memfasilitasi lima pelajar memperoleh kuota haji dan memiliki 18.784 nasabah dengan total tabungan lebih dari Rp2 miliar.
Ibnu berharap sosialisasi ini menjadi langkah nyata memperluas pemanfaatan layanan keuangan syariah, mendorong digitalisasi pengelolaan pesantren, serta mengembangkan usaha produktif yang memberi manfaat bagi santri dan masyarakat. Melalui kolaborasi pemerintah daerah, Bank Nagari, dan pondok pesantren, penguatan ekonomi syariah di Sumatera Barat diharapkan semakin berkembang dan memberi dampak langsung bagi kesejahteraan umat.(adpsb/cen)
0 comments :
Posting Komentar