PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mendorong penguatan koordinasi lintas instansi untuk memastikan para veteran Republik Indonesia memperoleh pengakuan, perlindungan, dan hak kesejahteraan secara tepat sasaran. Upaya tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Workshop Administrasi Veteran dan Verifikasi Data Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan RI di Hotel Mercure Padang, Selasa (3/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Sumbar diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumbar, Mursalim. Workshop ini bertujuan meningkatkan ketertiban administrasi, akurasi data veteran, serta memperkuat sinergi antarlembaga agar pemenuhan hak para veteran dapat berjalan tepat waktu dan berkelanjutan.
Kepala Pusat Veteran Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan RI, Brigjen TNI Asep Terdiana Wachigi, menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan penghormatan kepada para veteran atas pengorbanan mereka dalam memperjuangkan dan mempertahankan kedaulatan NKRI. Penghormatan tersebut harus diwujudkan melalui kepastian pengakuan status, tanda kehormatan, tunjangan, jaminan kesehatan, serta pelayanan kesejahteraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga menekankan pentingnya pembenahan administrasi dan verifikasi calon veteran secara profesional, objektif, dan transparan. Proses pengusulan dilakukan secara berjenjang melalui Tim Penyaringan Tingkat II di Kodim, Tim Penyaringan Tingkat I di Kodam, hingga Tim Penyaringan Pusat melalui Kementerian Pertahanan RI.
Sementara itu, Kasdam XX/Tuanku Imam Bonjol, Brigjen TNI Heri Prakosa Ponco Wibowo mengatakan dinamika dan perubahan tata kelola administrasi veteran menuntut kesiapan seluruh instansi, khususnya satuan komando kewilayahan. Karena itu, diperlukan kejelasan pembagian tugas, peningkatan kompetensi personel, serta sinkronisasi data agar pelayanan kepada veteran berlangsung mudah, cepat, transparan, dan humanis.
Menurutnya, persoalan administrasi maupun ketidaksinkronan data tidak boleh menjadi penghambat bagi para veteran dalam memperoleh pengakuan dan hak-haknya dari negara. Untuk itu, koordinasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), PT Taspen, dan instansi terkait perlu terus diperkuat.
Bagi Pemprov Sumbar melalui Kepala Kesbangpol Provinsi Sumbar, Mursalim mengatakan penguatan koordinasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung perlindungan dan pelayanan kepada veteran.
Melalui Badan Kesbangpol, pemerintah daerah dapat memfasilitasi komunikasi dengan LVRI dan instansi terkait, mendorong pemutakhiran data kependudukan dan administrasi veteran, serta membantu mengidentifikasi kendala yang dihadapi veteran dalam mengakses hak-haknya sesuai kewenangan masing-masing.
"Nanti kita di Badan Kesbangpol akan coba bantu fasilitasi komunikasi lintas sektor untuk persoalan ini. Kita harap, semua pihak dapat mendukung,"ucap Mursalim
Selain aspek kesejahteraan, keberadaan veteran juga memiliki nilai strategis dalam pembangunan karakter bangsa. Pengalaman perjuangan dan keteladanan mereka dapat menjadi sumber pembelajaran bagi generasi muda untuk memperkuat wawasan kebangsaan, nasionalisme, patriotisme, dan kecintaan terhadap NKRI.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Pusat Veteran Badan Cadangan Nasional Kemhan RI Brigjen TNI Asep Terdiana Wachigi, Kasdam XX/Tuanku Imam Bonjol Brigjen TNI Heri Prakosa Ponco Wibowo, Danlanud Sutan Sjahrir Kolonel Pnb Anggit Budi Wibowo, perwakilan Polda Sumbar, Kodaeral II, Korem 032/Wbr, PT Taspen, Ketua LVRI Sumbar, serta unsur pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya. (adpsb/bud)
0 comments :
Posting Komentar